Ketika 2024 Masih Jauh, Kondisi Pandemi, dan Nirempati Capres Baliho

    Di negara demokrasi tidak ada larangan semua warga negara mengekspresikan diri. Bagi yang mampu mereka memajang foto-fotonya dalam bentuk baliho atau poster memenuhi pinggiran jalan di kota sampai pelosok dusun. Warga yang lain, terutama kaum milenial, ekspresi eksistensi diri cukup di media sosial. Murah dan meriah. Bisa setiap hari berganti rupa dan gaya. Selama semuanya sesuai aturan, silakan saja. Tebar pesona dengan baliho dan poster dilakukan di bulan kemerdekaan, tentu pesan-pesannya tidak jauh dengan pesan kemerdekaan. Walaupun bisa jadi pesan dan kemasan itu sekadar kamuflase agar tidak terkesan vulgar untuk promosi diri karena pemasangnya para tokoh politik, gampang ditebak, tujuan akhirnya tidak akan jauh dari benefit politik.

    Tradisi memasang baliho dan poster di Indonesia bukan barang baru bagi pejabat dan kaum politisi. Terutama dalam menghadapi musim kompetisi, mau itu pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, sampai suksesi kepemimpinan di partai politik dan organisasi massa. Momentum bulan kemerdekaan, bulan Agustus ini pun tak disia-siakan. Mereka mulai ancang-ancang karena tiga tahun lagi, pada 2024, akan berlangsung pemilihan umum serentak: pemilihan anggota legislatif pusat dan daerah, pemilihan presiden dan wakilnya, juga pemilihan kepala daerah.

    Sepintas tidak ada masalah. Pasang gambar sendiri dan kalau memang menggunakan dana mereka sendiri. Momentumnya juga pas di bulan kemerdekaan. Menjadi masalah dan kemudian mengundang kritik tajam karena persaingan baliho itu terjadi saat bangsa kita tengah berduka. Para politikus negeri ini tak henti-hentinya mengumbar aksi yang tidak pantas dan nirempati. Di tengah penderitaan rakyat dalam menghadapi pandemi Covid-19, sejumlah petinggi partai politik justru memanfaatkan situasi untuk berlomba-lomba mendulang popularitas. Padahal pemerintah dan masyarakat sedang kalang kabut mengatasi varian delta yang masih merajalela dan menelan ribuan korban jiwa. Puluhan ribu nyawa terenggut, ratusan ribu terpapar Covid-19, jutaan warga hidup susah, pengangguran menumpuk. Di satu sisi bangsa ini sedang sripah (berkabung), tetapi dalam tempo bersamaan ada yang menebar senyum, mejeng menyodorkan pesona wajah dan kata, ingin memikat hati rakyat lewat baliho dan poster. Mereka, para pemasang gambar "narsis" itu menganggap saat ini sebagai zaman normal, baik-baik saja, tanpa masalah.

    Lihat saja baliho bergambar Puan Maharani, Airlangga Hartarto, hingga Muhaimin Iskandar yang bertebaran di ruas-ruas jalan berbagai daerah. Puan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan misalnya, tampak sumringah dalam baliho berlatar merah dengan simbol partai banteng bermoncong putih itu. Begitu pula Airlangga, Menteri Koordinator Perekonomian dan Ketua Umum Partai Golkar yang tersenyum sambil mengepalkan tangan dalam baliho berlatar kuning. Di beberapa tempat, baliho Puan dan Airlangga dipasang bersebelahan layaknya calon presiden dan wakilnya. Selain wujud sikap tak tahu diri, meruyaknya baliho dan poster itu mencerminkan abainya para tokoh partai terhadap nasib masyarakat. Mereka menumpang tenar dengan mengusung isu yang abstrak, seperti narasi kebangsaan. Baliho bergambar Cak Imin dan Airlangga bahkan blak-blakan mengkampanyekan dua ketua umum partai itu sebagai calon presiden 2024. Di tengah kondisi sakit dan lapar akibat pandemi, masyarakat tentu tidak butuh jargon dan omong kosong seperti itu.

    Tokoh politik sekaliber Puan seharusnya bisa berbuat lebih dengan kewenangannya. Sebagai Ketua DPR, putri Megawati Soekarnoputri itu bisa mengerahkan parlemen untuk mengawasi kebijakan pemerintah dalam penanganan pagebluk. Apalagi DPR periode ini dikenal mandul dalam menjalankan fungsi checks and balances. Walaupun PDIP menjadi partai penguasa, Puan semestinya paham bahwa tugasnya sebagai pejabat publik jauh lebih penting ketimbang posisinya sebagai kader partai. Airlangga tidak ada bedanya. Sebagai menteri koordinator yang merangkap Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), ia tak pernah memprioritaskan tugasnya untuk menangani wabah. Buktinya, sejak ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Ketua KPC-PEN pada Juli 2020, Airlangga selalu gagal mengendalikan pandemi. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sampai dua kali turun tangan membereskan kekacauan akibat kebijakan Airlangga yang kerap mengabaikan pertimbangan pakar kesehatan.

    Benar, kita tidak perlu berlarut dalam kesedihan akibat covid. Pandemi Covid mesti dihadapi. Berbagai upaya sudah dan terus dilakukan segenap komponen bangsa, seperti menaati protokol kesehatan, bersedia divaksin. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis penanggulangannya. Antara lain dengan kebijakan PPKM, memperbanyak tempat perawatan pasien covid, penyebaran obat-obatan, memberi bantuan berupa sembako dan uang tunai bagi masyarakat yang terdampak, dan juga penggencaran vaksinasi secara nasional untuk mencapai herd immunity. Akan tetapi, berkampanye terlalu dini di masa pandemi tetaplah suatu ironi. Seolah tak ada kepedulian dan tidak berempati terhadap penderitaan rakyat. Jika pemilu akan berlangsung pada 2024, pemasangan baliho dan alat peraga lainnya sebenarnya bisa dimulai pada awal 2023. Kiranya waktu setahun lebih dari cukup atau setidaknya mulai pertengahan 2022. Terlalu awal memajang gambar diri malah bisa ditafsir sebagai tanda tak percaya diri. Terutama bagi mereka yang elektabilitasnya kedodoran.

    Menaikkan elektabilitas tidak harus dengan aksi unjuk diri lewat gambar. Banyak cara lain yang lebih produktif dan bermakna di mata rakyat. Bekerja keras ikut menanggulangi wabah Covid adalah lahan luas untuk menyemai amal kebaikan. Menggerakkan kelompok, institusi, organisasi untuk membantu masyarakat yang didera Covid, bisa mengedukasi mereka untuk menaati prokes atau gagasan kreatif dan inovatif lainnya. Elektabilitas tak bisa dibangun lewat framing sesaat, termasuk dengan menebar gambar diri secara masif. Masyarakat yang semakin cerdas selalu melihat rekam jejak yang genuin dari para tokoh.

    Becermin dari kenyataan itulah, Puan dan Airlangga serta para tokoh partai lain sepatutnya menyudahi dulu perlombaan mengejar popularitas. Toh, pemilihan presiden masih tiga tahun lagi. Mereka juga bagian dari partai pendukung pemerintah yang tidak etis secara politik jika terbukti mencuri start kampanye. Alih-alih membiarkan wajah mereka mencemari pemandangan, lebih baik para tokoh partai itu berfokus bekerja sesuai dengan tugas dan peran masing-masing. Popularitas akan datang seiring dengan prestasi yang baik. Lewat kerja yang benar, mereka justru mendapat promosi gratis. Tanpa perlu repot memasang foto di papan reklame, nama mereka pasti diperbincangkan khalayak ramai yang merasa hidupnya terbantu saat pemilihan presiden dan wakil presiden pada 2024.

    Aktivitas seperti apa yang patut dan tidak patut dilakukan. Mestinya pemimpin tak perlu lagi belajar mengasah kepekaan dan kearifan. Kita tidak bisa sekadar berprinsip hitam-putih, boleh dan tidak boleh. Selama tidak ada norma yang melarang, diartikan boleh dilakukan dan sebaliknya. Nilai-nilai kepatutatan dan kepantasan mestinya masih menjadi pertimbangan. Situasi dan kondisi yang kemudian meminta kita bertindak dan berperilaku bijak. Ini persoalan sensitivitas, sense of crisis. Rasanya Rakyat dapat membedakan capres baliho dan capres yang sesungguhnya.